PPID Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan "Profesional, Sinergi dan Militan"


Informasi Publik Tersedia Setiap Saat

 

Daftar Informasi Publik

Daftar Informasi Publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 

Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan

Daftar rancangan peraturan perundang-undangan    

Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan

1.

Pedoman Pengelolaan Organisasi

 

  a.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan

 

b. 

Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan

  c.

Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN – 231/OT.01.01/XII/BSN–2020

Tentang  Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Tugas Koordinator, dan

Sub Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan

2. Pedoman Pengelolaan Administrasi  
  a.

Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019

Tentang Pedoman Pengelolaan Kearsipan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan

  b.

Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor PK.3 Tahun 2018

Tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan

  c.

Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor PK.4 Tahun 2018

Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan

3. Pedoman Pengelolaan Kepegawaian  
  a.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
  b.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

  c.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

  d.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil

  e.

Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018

Tentang Penyelenggaraan Ujian Dinas Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil

Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan

4. Pedoman Pengelolaan Keuangan  
  a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 /PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
  d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 /PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022

Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Rencana Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Laporan Keuangan

DIPA RKA-K/L

Profil lengkap pimpinan dan pegawai

Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya

Infografis

Statistik Kepegawaian

Statistik Keuangan

Data perbendaharaan atau inventaris BMN

Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga

Surat menyurat pimpinan atau pejabat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya,

dan laporan penataan izin yang diberikan

Agenda Kerja Pimpinan

Layanan Publik

Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal

serta laporan penindakannya;

Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya

Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya;
Informasi mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum

Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan

mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; 

Informasi tentang standar pengumuman Informasi